Kenaikan Tunjangan Kinerja ASN Tahun Ini Bisa Mencapai 90%

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Hari Widowati

14/1/2019, 17.44 WIB

Rata-rata kenaikan Tunkin tertinggi ASN yang diajukan bisa mencapai 70% hingga 90%.

Pegawai negeri sipil (PNS)
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pegawai negeri sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/7).

Kenaikan tunjangan kinerja (Tunkin) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rata-rata kenaikan Tunkin tertinggi ASN yang diajukan bisa mencapai 70% hingga 90%.

"Di kami sudah selesai, tinggal di Kementerian Keuangan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (14/1). Mantan Wakapolri tersebut juga mengatakan, penyesuaian Tunkin bukan saja dilakukan pada ASN Kementerian dan Lembaga (K/L) namun juga untuk ASN pemda.


Pemerintah menggelontorkan Rp 215 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk kebutuhan gaji ASN, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Anggaran tersebut mencakup gaji dan tunjangan dengan perhitungan gaji pokok naik sebesar 5%, gaji ke-13, serta Tunjangan Hari Raya (THR).

Secara rinci, anggaran tersebut terdiri dari gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 98 triliun dan gaji pensiunan Rp 117 triliun. Anggaran tersebut sekitar 8,7% dari total belanja negara dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 2.461,1 triliun.

(Baca: Jokowi Janjikan Gaji Perangkat Desa Setara Pegawai Negeri Golongan IIA)

Selain itu, kenaikan gaji pokok akan berlaku mulai Januari 2019. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 4-5 triliun untuk kebijakan tersebut. Adapun pertimbangan pemerintah menaikkan gaji pokok ASN lantaran sudah tiga tahun tidak naik ditambah antisipasi inflasi.

“Jadi di sini untuk kewajiban anggaran gaji, pensiunan dan tunjangan demi memenuhi kewajiban dan pemberian gaji ke-13, THR (tunjangan hari raya), pensiunan dan kenaikan gaji pokok keseluruhan ASN," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani beberapa waktu lalu.

Selain itu, Syafruddin juga memastikan tes bagi guru honorer akan dimulai minggu pertama Februari. Dia menjanjikan tes tidak serumit tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lantaran jumlahnya tidak sebesar penerimaan ASN reguler. "Kalau CPNS kan bisa sampai 230 ribu-an," katanya. 

(Baca: Bertemu Jokowi, Guru Honorer Keluhkan Kesejahteraan hingga Sertifikasi)

Reporter: Ameidyo Daud

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha