Wawancara

“Saya Butuh Menteri Eksekutor”

"Setiap periode itu butuh karakter menteri yang berbeda, sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Sekarang ini saya melihat kita butuh eksekutor yang kuat."

Redaksi

Presiden RI Joko Widodo
Ilustrator Katadata/Betaria Sarulina
Presiden RI Joko Widodo

Seperti biasa, awal pekan adalah hari yang sibuk untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hari itu Senin, 27 Mei, sejak pagi ia pun menerima antrean tamu dan ada sejumlah agenda rapat.

Dimulai dengan menerima Usma, pedagang kaki lima korban penjarahan saat terjadi kericuhan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 22 Mei lalu.


Berikutnya sejumlah agenda rapat Presiden dengan para pembantunya sudah menanti, yang membuat jadwal waktu wawancara khusus dengan tim katadata.co.id pun mundur hingga tiga kali.

Selain dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Presiden melakukan pertemuan khusus dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Selepas tengah hari, giliran tiga menteri ekonomi, yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang bertemu dengan Jokowi.

(Baca: Jokowi Putuskan Reshuffle Kabinet Pasca-hasil MK)

Barulah sekitar pukul 16.00—setelah menanti sejak pk. 11.00—wawancara khusus berlangsung. Saat ditemui di ruang rapat Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi masih ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang kemudian undur diri.

“Jangan serius-serius,” kata Presiden membuka percakapan ketika memulai wawancara kepada Metta Dharmasaputra, Yura Syahrul, Yuliawati, dan Donang Wahyu. Di mejanya, berserak kertas yang tampak sudah penuh catatan darinya.

Ini merupakan wawancara pertama Jokowi setelah pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno resmi menggugat hasil pemilihan presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi, 24 Mei lalu. Semua pertanyaan dijawabnya dengan lugas. Waktu yang tersedia memang terbilang singkat, hanya sekitar 25 menit, berhubung masih ada agenda Presiden lainnya sebelum berbuka puasa.

Ketika ditanyakan, apa resepnya selalu tampak bugar meski jadwalnya begitu padat, ia hanya terkekeh. “Ya, sebetulnya capek juga. Orang tidak tahu saja,” katanya.

Presiden Jokowi saat wawancara khusus dengan Katadata.co.id, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5).
Presiden Jokowi saat wawancara khusus dengan Katadata.co.id, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5). (Katadata/Donang Wahyu)
 


Anda dikenal ahli strategi yang langkahnya bahkan kerap sulit ditebak lawan. Menghadapi polarisasi yang tajam akibat Pilpres, apa jurus yang disiapkan?

Yang namanya berkomunikasi itu penting untuk menemukan titik temu dalam rangka kepentingan semua (pihak). Tentu saja yang paling penting kepentingan rakyat dan negara. Setiap konsensus apa pun itu pegangannya adalah konstitusi. Jangan sampai seperti kemarin (22 Mei). Rusuh seperti itu kan melawan konstitusi.

Menjelang Pemilu pada 17 April lalu, Anda pergi umrah dan mengunjungi Ka’bah. Kabarnya, berdoa khusyuk untuk keselamatan bangsa...

Iya betul. Saya berdoa untuk keselamatan bangsa, keamanan negara, kesejahteraan rakyat, itu merupakan yang nomor satu, didahulukan. Masuk ke dalam Ka’bah merupakan sebuah kesempatan yang langka. Saya dapat kesempatan salat sunah di empat penjuru di dalam Ka’bah, (jadi) saya manfaatkan betul.

Padahal waktu saya naik haji tahun 2000-an untuk memegang Hajar Aswad saja tidak bisa. Umrah beberapa kali memegang Hajar Aswad juga tidak bisa. Ini (sekarang) diberi kesempatan, jadi doanya juga harus benar-benar pas.

Anda berdoa sampai meneteskan air mata. Ada kecemasan tertentu kala itu?

Tidak ada. Keinginan kuat saya untuk mendapatkan ridho dari Allah agar negara ini aman, tenteram, dan diberikan kesejahteraan.

Jadi bukan doa untuk kemenangan di Pilpres, tapi untuk keselamatan bangsa?

Iya itu yang nomor satu. Ada nomor-nomor lainnya, itu rahasia. Hehehe.....

 Presiden Joko Widodo keluar dari ka'bah ketika ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (15/4/2019).
Presiden Joko Widodo keluar dari ka'bah ketika ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (15/4/2019). (ANTARA FOTO/Setpres/Laily Rachev. )

 

Hingga pelantikan Presiden terpilih Oktober mendatang, masih ada waktu sekitar lima bulan dari sekarang. Apakah Anda akan langsung berlari dengan merombak tim kabinet dan mempercepat reformasi ekonomi?

Yang paling penting, pertama, setelah Pemilu ini kami melihat sebetulnya (masyarakat) di bawah itu, Alhamdulillah sudah menjalankan kehidupan yang normal. Itu terlihat juga dari survei yang kami lakukan. Petani sudah ke sawah, pedagang pergi ke pasar, nelayan ke laut.

Semuanya sudah normal sehingga kondisi seperti inilah yang harus kami jaga ke depan agar bisa mempercepat proses-proses pembangunan. Baik pembangunan fisik dengan membangun infrastruktur yang belum selesai, juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mungkin lima tahun ke depan itu akan jadi fokus.

(Baca: Ini Tahapan Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi)

Beberapa ekonom menyarankan untuk mempercepat reformasi ekonomi. Bahkan melakukan terobosan perombakan kabinet yang disinyalir akan dilakukan setelah Lebaran. Benarkah?

Saat ini kan masih ada proses (gugatan hasil pilpres) di Mahkamah Konstitusi. Belum ada penetapan presiden dari KPU. Saya kira kita sabar saja menunggu. Bahwa kami mulai mematangkan menuju ke sana (reshuffle) iya. Saya kira prosesnya sudah ada, tapi belum berpikir kapan (waktunya).

Jadi perombakan kabinet belum dalam waktu dekat ini?

Tidak tahu. Bisa iya, bisa tidak…

Di acara HIPMI, Anda mulai memberi sinyal dengan menyebut Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia cocok sebagai menteri. Apakah memang sudah menyusun formasi kabinet dan melirik para calon menteri?

Sekali lagi, ini masih dalam proses dimatangkan yang akan selesai sebelum 20 Oktober 2019. Yang jelas semangatnya ke depan, kami memang perlu energi baru dalam melakukan perubahan-perubahan, terobosan-terobosan, sehingga tidak lagi terjebak pada rutinitas.

Saya kemarin melihat Ketua HIPMI, wah memang anak-anak muda perlu diberikan kesempatan hingga muncul ide-ide kreatif, gagasan-gagasan kreatif yang baru. Kami ingin ada sebuah kecepatan dalam pembangunan, sehingga menteri-menteri yang kami harapkan betul-betul punya kekuatan untuk mengeksekusi.

Artinya kami membutuhkan eksekutor kuat, mampu mengeksekusi setiap program yang diberikan, dan merealisasikan KPI (Key Performance Indicator).

(Baca: Bahlil Lahadalia, Mantan Penjaja Kue yang Menuju Kursi Menteri Jokowi)

Selain pilihan personalia yang punya energi lebih besar, dari sisi nomenklatur kabinet akan ada perubahan?

Saya berpikir perlunya Menteri Ekspor dan Menteri Investasi, karena selama bertahun-tahun kita belum menyelesaikan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Problemnya sebenarnya kita mengerti, hanya ada dua yang bisa menyelesaikan ini, yakni investasi dan ekspor. Hanya dua itu saja, tidak ada yang lain.

(Hal itu) penting sekali tetapi (pelaksanaannya) tidak segampang itu. Misalnya investasi, kita ini terjebak pada aturan yang kita buat sendiri, sehingga tidak fleksibel dan tidak lincah. Tahapan pertama ini, kami akan revisi undang-undang yang membelenggu kita.

Apakah salah satunya undang-undang ketenagakerjaan?

Pokoknya, mengenai yang berkaitan dengan investasi. Kami baru merinci undang-undang apa saja yang membuat kita lamban dan tidak cepat, serta menakutkan investor.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Opini dan Wawancara Terpopuler